DPRD Pangandaran Setujui Penolakan Pinjaman Rp 350 Miliar Setelah Aksi Penolakan Masyarakat

Pangandaranlife.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran akhirnya menyetujui penolakan terhadap wacana pinjaman hutang sebesar Rp 350 Miliar setelah aksi penolakan yang dilakukan oleh Masyarakat Pedu

Sebelumnya, ratusan anggota MPP telah melakukan aksi di depan gedung DPRD sebanyak dua kali, menekankan penolakan mereka terhadap pinjaman tersebut.

Habibudin, salah satu peserta aksi MPP, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, yang bersedia menandatangani pernyataan penolakan rencana pinjaman tersebut.

"Alhamdulillah, ketua dewan (Asep Noordin) siap menandatangani kesepakatan dengan kami yaitu menolak rencana hutang Rp 350 Miliar," ujarnya dalam wawancara pada Senin, (11/12/2023) setelah rapat dengan ketua Dewan.

Habibudin menjelaskan bahwa dalam surat kesepakatan tersebut terdapat empat poin, di antaranya menolak dan meminta Penjabat (PJ) Gubernur untuk mengevaluasi kembali rencana pinjaman, serta meminta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) membuat formulasi terbaik untuk RAPBD Kabupaten Pangandaran di masa mendatang.

Selain itu, ia juga menuntut agar Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyelesaikan hutang kepada pihak ketiga yang telah lama tidak terbayarkan, karena hal ini telah memberikan kesulitan yang panjang kepada masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti aspirasi dari MPP. Asep melihat aksi yang dilakukan oleh MPP sebagai bentuk cinta mereka terhadap Pangandaran.

"DPRD menolak dan akan membuat surat penolakan atas dasar aspirasi dari masyarakat kepada PJ Gubernur," ungkap Asep.