Aksi Massa di DPRD Pangandaran: Protes terhadap Pinjaman Rp 350 Miliar, Bupati Janji Klarifikasi

Pangandaranlife.com - sekelompok orang berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran. Mereka adalah bagian dari aksi gabungan yang menaruh kekhawatiran serius terhadap pinjaman besar yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, senilai Rp 350 miliar. Pinjaman ini telah menjadi sorotan bagi sejumlah tokoh dalam masyarakat.

Sekitar pukul 11 siang, massa mulai berorasi dan mencoba memasuki kompleks gedung DPRD. Namun, akses mereka dicegah oleh petugas keamanan, menciptakan ketegangan yang memicu perdebatan dan negosiasi sulit antara anggota DPRD dan massa aksi.

Masa aksi terus menerobos barikade yang dipasang, menyebabkan bentrokan dengan petugas keamanan dan polisi. Bahkan, gerbang depan gedung DPRD terguling akibat desakan massa. Situasi semakin memanas, sehingga pihak kepolisian terpaksa menggunakan gas air mata untuk mengendalikan aksi tersebut.

Dalam tengah-tengah demo yang berlangsung, salah satu perwakilan massa aksi, bernama Ikin, menyampaikan ketidakpuasannya terhadap respon yang diterima dari anggota DPRD. Ia menyatakan bahwa seharusnya pendapat mereka didengar sebelum keputusan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dibuat.

"Kami merasa telah dipermainkan dan dibohongi," ungkapnya kepada sejumlah wartawan (29/11).

Ikin juga mengungkapkan bahwa mereka dijanjikan pertemuan dengan anggota DPRD namun tak satupun yang datang.

"Kami dijanjikan penjelasan dari Bupati tentang defisit dan rencana pemecahannya, namun nyatanya kami tidak mendapat itu semua. Yang kami inginkan hanyalah solusi dari Pemkab Pangandaran untuk menyelesaikan defisit dalam beberapa bulan, sesuai janji Bupati," tegasnya.

Pendapat serupa disampaikan oleh perwakilan massa lainnya, Habibudin. Menurutnya, pinjaman sebesar Rp 350 miliar akan berujung pada kesengsaraan yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk pegawai yang belum menerima gaji. Ia menegaskan bahwa pinjaman ini tidak akan menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, memberikan tanggapannya terhadap aksi protes tersebut. Beliau menyatakan bahwa Pemkab Pangandaran akan mengundang para tokoh masyarakat dan presidium untuk menjelaskan secara rinci masalah pinjaman.

"Mereka memiliki hak untuk menyampaikan penolakan mereka. Ini adalah hal yang wajar dalam demokrasi, ada pro dan kontra yang harus diakomodasi," ungkap bupati.

Protes ini menjadi sebuah momentum penting dalam dinamika politik dan kebijakan publik di Kabupaten Pangandaran yang akan membutuhkan klarifikasi dan dialog lebih lanjut dari pemerintah kepada masyarakat.